KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 282/KMK.05/2000

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK PIPA BAJA YANG DILAS(WELDED PIPE)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :261/MPP/Kep/9/1996, PT. Bakrie Pipe Indonesia, PT. South East Asia Pipe Industries, PT. KHI Pipe Industries, dan PT. Bumi Karya Steel Industries mengajukan permohonan / pengaduan untuk dilakukan penyelidikan terhadap produk pipa baja yang dilas (welded pipa) yang diproduksi oleh perusahaan dari China, Jepang, Korea Selatan dan Singapura yang diduga diimpor sebagai barang dumping;
b.
 bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada butir a telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelidikan terhadap barang tersebut, dan Komite Anti Dumping Indonesia telah melakukan serangkaian proses penyelidikan meliputi pengumuman, pemberian kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan informasi dan tanggapan, serta verifikasi atas bukti yang ada;
c.
 bahwa berdasarkan hasil penyelidikan pada butir b, Komite Anti Dumping Indonesia secara positif mendapat bukti awal adanya barang dumping tersebut yang menyebabkan karugian terhadap industri dalam negeri yang bersangkutan;
d.
 bahwa untuk mencegah kerugian yang terjadi selama masa penyelidikan, dipandang perlu menetapkan pengenaan bea masuk anti dumping sementara terhadap impor produk pipa baja yang dilas (welded pipe) dengan Keputusan Menteri Keuangan;
Mengingat
:
1.
 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establihing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.
 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3.
 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
4.
 Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
5.
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku ketua Komite Anti Dumping Indonesia Nomor 261 / MPP / Kep / 9 / 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping Dan Atau Barang Subsidi;
Memperhatikan
:
Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 445/MPP/5/2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Usulan Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara terhadap produk pipa baja yang dilas (welded pipe) yang diimpor dari Cina, Jepang, Korea Selatan dan Singapura;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK PIPA BAJA YANG DILAS(WELDED PIPE)
Pasal 1
Terhadap impor barang berupa pipa baja yang dilas (welded pipe), pos tarif :
a. 7305.11.000;
b. 7305.12.000;
c. 7305.19.000;
d. 7305.20.000, khusus untuk casing (plain end) dengan grade H 40, J 55 dan K 55;
e. 7306.10.000;
f. 7306.20.000, khusus untuk casing (plain end) dengan grade H 40, J 55 dan K 55 (tidak termasuk tubing);
dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sementara

Pasal 2

Negara asal, nama perusahaan/produsen dan besarnya Bea Masuk Anti Dumping Sementara yang dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

NO
NEGARA
ASAL
NAMA PERUSAHAAN/
PRODUSEN
BESARNYA BEA
MASUK ANTI
DUMPING SEMENTARA
1.
China
1. Baosteel
0%
2. Tianjin
0%
3. Perusahaan/Produsen
    lainnya
0%
2.
Jepang
1. Kawasaki
12%
2. Marubeni
51%
3. Nippon Steel
5%
4. NKK
81%
5. Sumitomo
54%
6. Perusahaan/Produsen
    lainnya
81%
3.
Singapura
Semua Peruhaan/Produsen
78%
4.
Korea Selatan
1. SeAH
2. Perusahaan/Produsen      lainnya
0%
0%

Pasal 3

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan empat bulan setelah tanggal penetapan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.